BOALEMO, goinfo.id — Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Boalemo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Amalia Hotel Tilamuta, dihadiri oleh Penjabat Bupati Boalemo, Asisten 2, Ketua Fraksi Demokrat, Kepala Bapppeda Boalemo, serta Pimpinan OPD.
Perencanaan Daerah ini merupakan hal yang sangat penting didalam proses pencapaian Visi/Misi Daerah itu sendiri dimana kita pada tahun 2023 sampai dengan 2026 menggunakan RPD.
Hal ini disampaikan Kepala Bapppeda Boalemo, Srijun Tasman Dankua, SP.,MM., pada saat menyampaikan sambutannya.
“RKPD atau konsultasi Publik yang merupakan tahapan dan proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat UU nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta peraturan Mendagri nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan dokumen perencanaan,”sambungnya.
Jun, sapaan akrabnya mengatakan hasil dari forum ini akan menjadi pokok-pokok dari rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.
“Hasil pembahasan dari Forum Konsultasi Publik ini nantinya akan menjadi Pokok-pokok dari rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.,”ujarnya
Mantan Kaban Keuangan itu membeberkan ada 4 tugas yang akan dituntaskan Pemda Boalemo pada tahun 2024 yaitu pengembangan Infrastruktur, Pertanian, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
“Yang menjadi sasaran Pemerintah Daerah pada tahun 2024 yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, Penurunan angka stunting, pengembangan infrastrktur. Untuk infrastruktur kami memajang pelabuhan Tilamuta dikarenakan ini merupakan prospek yang sangat penting bagi Kabupaten Boalemo ditahun mendatang serta tanama jagung yang merupkan komoditas unggulan dari Bumi Bertasbih.”ungkapnya.
Terakhir dirinya menyampaikan pada tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Bolemo pada urutan 19 persen dan alhamdulillah pada tahun 2022 kemiskinan kita turun diangka 18.57 persen dan untuk kemiskinan ekstrem harus kita hapus ditahun 202 dimana data terakhir tahun 2022 itu berada diangka 3,68 persen.
“Dimana dari data 18,57 persen penduduk miskin didalamnya ada 3.68 persen penduduk yang miskin ekstrem, ini menjadi PR kita bersama yang harus kita sasar dan harus kita hapus ditahun 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada posisi Nol Persen,”tutupnya. (*)
