BOALEMO, Goinfo.id — Masyarakat asli Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Aksi ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu yang mengatasnamakan sebagian besar masyarakat Desa Diloato yang menolak Pengaktifan Kades Anton Naki.
Aksi damai ini adalah respon dari masyarakat asli Desa Diloato atas seruan yang menimbulkan kebingungan terkait kepemimpinan Kades Anton Naki.
Dalam aksi tersebut mereka ingin menyampaikan kepada Pemerintah Daerah bahwa isu tersebut tidak mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat.
Salah satu orator aksi damai tersebut, Halid Arifin, mengatakan Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengaktifan kembali Kades Diloato, itu sudah benar.
“Kami mendengar bahwa kemarin ada sebagian Wakil Rakyat yang ingin melakukan kajian kembali atas pengaktifan Kades Diloato, kalian harusnya paham akan regulasi, kalian orang-orang yang diutus oleh rakyat untuk membuat regulasi di Gedung yang mewah ini. Kami rasa para pengambil keputusan, para petinggi justru makin memperkeruh persoalan-persoalan yang terjadi di Desa Diloato,”ucapnya.
Sementara itu, Pemuda Desa Diloato, Yusuf Bobihu, menyangkan anggota DPRD yang ingin melakukam kajian, yang tidak menganalisa lebih dulu apa persoalan yang sebenarnya terjadi di Desa Diloato.
“Kami masyarakat asli Desa Diloato, ingin sekali melaksanakam demo tapi kami tahan karena kami menginginkan kedamaian, kaki tidak mau mengaduh domba, kami yakin dan percaya regulasi serta kemampuan dari Pemerintah Daerah mampu memutuskan kajian dengan tapat sesuai dengan aturan, maka kami diam saja. Akan tetapi setelah kemarin kami mendengar ada anggota DPRD, yang menyampaikam pendapat serta menjustice, saling bertimpahan dengan kondisi yang terjadi bahkan mereka membawa Undang-undang, dengan adanya kajian tersebut mereka salah memahami. Jikalau perlu kami kaji bersama-sama disini terkait regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah untuk mengaktifkan Kades Diloato,”ungkapnya.
“Selaku masyarakat asli Diloato, memohon untuk tidak mengorbankan banyak masyarakat, hanya karena delik. Banyak masyarakat tidak menginginkan perselisihan, tidak mau adanya pertikaian, kami cinta kedamaian. Kami hanya menyesali beredarnya isu yang mana sebagian besar masyarakat tidak menginginkan kades Anton Naki. Jikalau tidak puas dengan apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, silahkan menempuh jalur hukum,”bebernya. (*)
